Dapat SP2DK? Cara Menanggapinya dalam 14 Hari dan Kapan Minta Perpanjangan

SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) adalah surat dari KPP yang meminta Anda menjelaskan data yang tidak cocok dengan SPT. SP2DK bukan pemeriksaan dan bukan tagihan. Sejak 1 Januari 2026, prosedurnya diatur dalam PMK 111 Tahun 2025: Anda punya 14 hari untuk menanggapi, dan bisa meminta tambahan waktu paling lama 7 hari. Tanggapan yang lengkap dan tepat waktu biasanya cukup untuk menutup kasusnya.

DJP menerbitkan sekitar 250 ribu SP2DK pada semester pertama 2026. Jadi kalau Anda menerimanya, Anda tidak sendirian, dan tidak perlu panik. Yang perlu Anda lakukan adalah membalasnya dengan benar.

Apa itu SP2DK dan kenapa perusahaan menerimanya

SP2DK terbit karena DJP memegang data yang menurut sistemnya tidak sejalan dengan laporan Anda. Sumbernya bisa dari faktur pajak lawan transaksi, bukti potong, data perbankan, data kepemilikan aset, sampai laporan instansi lain. Pemicu yang paling sering kami temui pada klien di Yogyakarta dan Jawa Timur:

• Omzet di SPT Tahunan berbeda dengan total DPP di SPT Masa PPN.
• Pembelian dari pemasok (faktur pajak masukan) jauh lebih besar dari penjualan yang dilaporkan.
• Mutasi rekening bank jauh di atas omzet yang dilaporkan.
• Pembelian tanah, kendaraan, atau properti yang tidak tercermin di daftar harta SPT pribadi pemilik.
• Bukti potong PPh 23 atau PPh 21 dari pihak lain yang tidak cocok dengan penghasilan di SPT.

Perbedaan data tidak otomatis berarti ada pajak yang kurang bayar. Banyak selisih punya penjelasan wajar: perbedaan waktu pengakuan pendapatan, uang muka, transfer antar-rekening sendiri, atau pinjaman.

Batas waktu: 14 hari, bisa diperpanjang 7 hari

Jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal yang paling awal dari lima kejadian berikut:

1. SP2DK terbit di akun Coretax Anda;
2. SP2DK dikirim ke email terdaftar atau kotak masuk Coretax;
3. tanggal faksimile;
4. tanggal pengiriman lewat pos atau jasa ekspedisi;
5. SP2DK diserahkan langsung kepada Anda, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga.

Poin pertama yang paling sering membuat wajib pajak terlambat. Surat bisa sudah "terbit" di Coretax berhari-hari sebelum ada yang membuka akun perusahaan. Biasakan memeriksa kotak masuk Coretax setidaknya sekali seminggu.

Contoh penghitungan tanggal

SP2DK terbit di Coretax pada 3 November 2026, dan email pemberitahuannya masuk 4 November. Yang dipakai adalah tanggal paling awal, yaitu 3 November. Batas tanggapan jatuh pada 17 November 2026. Bila Anda mengajukan perpanjangan sebelum tanggal itu, batasnya bisa mundur paling lama sampai 24 November 2026.

Langkah menanggapi SP2DK

1. Baca data yang dipersoalkan dengan teliti. SP2DK biasanya mencantumkan jenis pajak, masa atau tahun pajak, dan data pembandingnya. Tanggapi poin itu saja, jangan membuka hal lain yang tidak ditanyakan.
2. Rekonsiliasi angkanya. Buat tabel yang menunjukkan dari mana selisih berasal, misalnya omzet SPT Tahunan dibandingkan dengan DPP PPN per masa, lalu jelaskan setiap selisih.
3. Kumpulkan bukti. Contohnya rekening koran, kontrak, invoice, jurnal, atau dokumen pinjaman. Tanggapan yang tidak setuju dengan data DJP wajib dilampiri bukti.
4. Putuskan sikap per poin. Jika datanya benar dan ada kekurangan pajak, lebih murah membetulkan SPT dan membayar sekarang daripada menunggu pemeriksaan. Jika datanya keliru, jelaskan dan buktikan.
5. Kirim tanggapan lewat Coretax, pos, langsung ke KPP, atau dalam pertemuan daring dengan Account Representative. Tanggapan boleh dikirim lebih dari sekali selama masih dalam jangka waktu.

Struktur surat tanggapan yang rapi

Yang sebaiknya tidak dilakukan

• Mendiamkan SP2DK. Tidak menanggapi adalah salah satu kriteria agar kasus diusulkan ke pemeriksaan menurut pedoman pengawasan DJP.
• Menjawab terlalu luas. Penjelasan yang tidak diminta bisa memunculkan pertanyaan baru.
• Membetulkan SPT tanpa hitungan yang jelas. Pembetulan yang asal ditambah agar "aman" bisa merugikan, dan sulit ditarik kembali.
• Mengandalkan janji lisan. Hasil pembahasan dengan Account Representative tetap perlu dituangkan dalam berita acara.

Setelah tanggapan dikirim

KPP akan menilai tanggapan Anda, kadang lewat pembahasan atau kunjungan, lalu menuangkannya dalam laporan hasil permintaan penjelasan (LHP2DK). Ada tiga kemungkinan hasil:

• Selesai, karena penjelasan diterima atau Anda sudah membetulkan SPT;
• Pemutakhiran data atau status, misalnya Anda dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan;
• Diusulkan pemeriksaan, misalnya karena tidak ada tanggapan, tanggapan tidak sesuai temuan, atau SPT tidak dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kalau kasus berlanjut ke pemeriksaan, aturannya ada di PMK 15 Tahun 2025, yang membagi pemeriksaan menjadi lengkap, terfokus, dan spesifik dengan jangka waktu berbeda. Pada tahap itu, pendampingan sejak awal sangat menentukan hasil.

Kapan perlu didampingi konsultan

SP2DK dengan satu poin sederhana sering bisa dijawab sendiri. Pertimbangkan pendampingan bila nilai selisihnya besar, menyangkut beberapa tahun pajak, berkaitan dengan transaksi pihak afiliasi, atau tenggatnya sudah dekat. Tim sengketa dan litigasi pajak Logitax, yang beberapa anggotanya pernah bertugas di DJP, terbiasa menyusun tanggapan SP2DK sampai mendampingi pembahasan. Kirim foto SP2DK Anda dan kami bantu petakan langkahnya.